cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jefri Samodro
Contact Email
jefrisamodro@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jefrisamodro@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Perencanaan Pembangunan
Published by Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
ISSN : 25980807     EISSN : 26542625     DOI : -
Core Subject : Economy, Science, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Energy Environmental Science Social Sciences
JPP will periodically present papers related to development planning and policy in Indonesia, linking academic and scientific knowledge to public policy. JPP takes a position as one of the bridging knowledge to policy tools. The subjects are each development processes, from the planning, implementing, monitoring, and policy evaluation phases.
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 2 (2020): Edisi Khusus Covid-19 - Juni 2020" : 12 Documents clear
Pengurangan Risiko Pandemi Covid-19 Secara Partisipatif: Suatu Tinjauan Ketahanan Nasional terhadap Bencana Suprayoga Hadi
Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning Vol. 4 No. 2 (2020): Edisi Khusus Covid-19 - Juni 2020
Publisher : Ministry of National Development Planning Republic of Indonesia/Bappenas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36574/jpp.v4i2.109

Abstract

Di awal tahun 2020, dunia sedang dihadapkan pada bencana wabah pandemik Corona Virus Disease 2019, yang dikenal dengan Covid-19, dimana hampir seluruh negara di dunia telah melaporkan kasus positif Covid-19, dengan jumlah kasus global sebanyak lebih dari 3,5 juta, dengan jumlah korban hampir mencapai 500 ribu jiwa. Kejadian bencana wabah pandemik yang diperkirakan terjadi dan berulang setiap satu abad ini, untuk kasus di Indonesia menunjukkan angka kasus yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 11.587 jiwa terpapar positif, dengan jumlah korban meninggal sebanyak 864 jiwa, walaupun yang sembuh juga terus menunjukkan peningkatan menjadi 1.954 jiwa per tanggal 4 Mei 2020 (Gugus Tugas Covid-19, 4 Mei 2020). Sebagai suatu bencana non-alam dalam bidang kesehatan yang paling masif dialami Indonesia dalam kurun waktu lima dasawarsa terakhir, dampak yang diakibatkan oleh bencana pandemik ini bersifat multidimensional dan tersebar hampir di seluruh wilayah provinsi, dan tidak hanya terbatas pada bidang kesehatan, dimana telah ditetapkan status bencana nasional bidang kesehatan, namun memberikan dampak yang sangat signifikan pada bidang lainnya, terutama ekonomi dan sosial budaya. Diberlakukannya kebijakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) dan pelarangan mudik dan pulang kampung terutama di masa Ramadhan menjelang lebaran, berimplikasi pada kondisi perekonomian secara masif, yang dapat dipersandingkan dengan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 yang lalu, dan bahkan lebih buruk bila dibandingkan dengan krisis ekonomi yang terjadi di tahun 2008, selain juga dampak sosial budaya dengan dibatasi atau dilarangnya mudik dan pulang kampung di bulan Ramadhan dan Idul Fitri di tahun 2020 ini. Dalam penanganan bencana pandemik Covid-19, sebenarnya Pemerintah sudah sangat responsif dalam menerbitkan berbagai kerangka regulasi yang terutama ditujjukan untuk mengurangi potensi penyebaran dari penularan wabah pandemik Covidd-19 yang ditransmisikan dari manusia ke manusia, namun fakta semakin meningkatkan jumlah kasus, korban jiwa, dan sebaran geografis dari pandemik Covid-19 ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Pemerintah, namun dapat melibatkan peran serta dari segenap unsur masyarakat, atau dengan kata lain diperlukan suatu pendekatan partisipatif di dalam penanganan Covid-19, melalui pelibatan berbagai pelaku kepentingan, terutama masyarakat lokal, mengingat bahwa sumber penularan adalah manusia, secara individu, meluas ke komunitas, hingga ke tingkat daerah dan nasional serta berlanjut ke tingkat regional dan global. Oleh karena melalui artikel ini, dicoba dikemukakan pendekatan pengurangan risiko bencana secara partisipatif, khususnya dalam pencegahan penyebaran pandemik Covid-19, yang dimulai dari tingkat individu, keluarga, komunitas pada tingkat RT/RW dan Desa/Keluraham, hingga tingkat masyarakat lokal, daerah dan lanjut ke tingkat nasional. Selain itu, dengan memperhatikan bahwa kejadian bencana pandemik Covid-19 ini berstatus bencana nasional, maka aspek ketahanan nasional dalam menghadapi bencana wabah pandemik ini juga perlu diperhatikansecara khusus, terutama dalam menjadikan peran serta komunitas lokal sebagai subyek yang ikut bertanggung jawab untuk ikut mengurangi potensi penyebaran wabah pandemik Covid-19, yang terkait dengan aspek/gatra ketahanan nasional. Melalui pendekatan ketahanan nasional dalam menghadapi bencana yang dilakukan secara partisipatif ini, maka direkomendasikan dapat diupayakan perbaikan dalam kerangka kebijakan yang terkait dengan regulasi, kelembagaan, dan pembiayaan, yang perlu diarahkan untuk dapat meningkatkan hasilguna dan dayaguna pencegahan dan pengurangan risiko bencana wabah pandemik Covid-19 secara partisipatif, dengan mengoptimalkan peran serta masyakarat lokal sebagai subyek yang dapat membangun ketangguhan dalam menghadapi bencana wabah pandemik Covid-19 secara berkelanjutan.
Kajian Kebijakan dan Arah Riset Pasca-Covid-19 Dharendra Wardhana
Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning Vol. 4 No. 2 (2020): Edisi Khusus Covid-19 - Juni 2020
Publisher : Ministry of National Development Planning Republic of Indonesia/Bappenas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36574/jpp.v4i2.110

Abstract

Riset tentang Covid-19 beserta dampak dan penanganannya sudah berjalan sejak pertama kali wabah ini merebak. Tinjauan kebijakan dalam berbagai disiplin memerlukan pendalaman dan yang terpenting kajian lintas-disiplin sehingga dikotomi kebijakan dapat diminimalisasi. Tulisan sederhana ini berupaya mengidentifikasi ruang dan potensi kajian yang relevan dengan penanganan dan kebiajakn pasca-Covid-19 dalam berbagai disiplin dan perspektif. Analisis yang dipergunakan adalah tinjauan literatur terstruktur dengan diawali tinjauan sekilas terhadap tren yang berkembang secara daring. Fitur Google Trends dimanfaatkan untuk mengidentifikasi tren sedangkan situs pencarian ilmiah Google Scholars dipergunakan untuk mengetahui frekuensi karya ilmiah yang diunggah di dunia maya. Piranti lunak VosViewer digunakan untuk mengidentifikasi kluster riset beserta densitasnya. Celah riset masih terbuka lebar dan mengundang para pelaku riset untuk segera berkontribusi menyampaikan gagasan ilmiah beserta solusi konstruktif.
Pembangunan Akses Air Bersih Pasca Krisis Covid-19 Eko W Purwanto
Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning Vol. 4 No. 2 (2020): Edisi Khusus Covid-19 - Juni 2020
Publisher : Ministry of National Development Planning Republic of Indonesia/Bappenas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36574/jpp.v4i2.111

Abstract

Penyediaan akses air bersih/air minum adalah urusan pemerintahan yang konkuren dan bersifat wajib. Pemenuhan air bersih dilakukan dengan pendekatan yang berbasis masyarakat atau mandiri dan berbasis lembaga melalui badan usaha milik daerah (BUMD) di bidang air minum. Adanya wabah Covid-19 telah mempengaruhi segala sektor kehidupan masyarakat. Namun, secara spesifik dampak Covid-19 di sektor air bersih nasional belum nyata terlihat. Sehingga belum nyata pengaruhnya terhadap upaya pemenuhan akses universal air minum aman tahun 2030, sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) akses air minum. Adanya krisis ini justru menjadi peluang untuk lebih mengedepankan air bersih sebagai sektor yang perlu menjadi prioritas karena perannya sebagai garda terdepan dalam mencegah penyebaran Covid-19. Krisis Covid-19 diharapkan dapat mendorong peningkatan anggaran di sektor ini sekaligus penataan kembali pada kelembagaan sektor air bersih. Banyaknya pemangku kepentingan di sektor air bersih membutuhkan adanya leadership yang mumpuni, juga perlu adanya otoritas yang menjadi leading institution di sektor air bersih.
Pandemi Covid-19: Tinjau ulang kebijakan mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia Hanan Nugroho
Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning Vol. 4 No. 2 (2020): Edisi Khusus Covid-19 - Juni 2020
Publisher : Ministry of National Development Planning Republic of Indonesia/Bappenas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36574/jpp.v4i2.112

Abstract

Di balik reputasi sebagai negara produsen dan pengekspor bahan-bahan tambang terkemuka, Indonesia memiliki banyak kegiatan pertambangan rakyat skala kecil yang digolongkan sebagai PETI (pertambangan tanpa izin). Covid-19 memperjelas posisi mereka yang rentan terhadap aspek kesehatan, ekonomi, sosial, hukum, dan lingkungan. Perlu mengubah kebijakan dengan memberi tempat bagi kegiatan pertambangan rakyat skala kecil untuk diakui secara hukum formal, dan bantuan dalam bentuk pelatihan teknik, aspek legal, akses finansial dan pasar, untuk memberikan nilai ekonomi dan manfaat sosial yang lebih baik, serta mengurangi kerusakan lingkungan dari kegiatan tersebut.
Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada Sektor Pariwisata I Dewa Gde Sugihamretha
Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning Vol. 4 No. 2 (2020): Edisi Khusus Covid-19 - Juni 2020
Publisher : Ministry of National Development Planning Republic of Indonesia/Bappenas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36574/jpp.v4i2.113

Abstract

Wabah Covid-19 memberikan dampak yang parah terhadap sektor pariwisata, setelah sebelumnya sektor ini mengalami serangan wabah serupa dan berbagai cobaan lain namun dapat bangkit kembali. Wabah Covid-19 berdampak lebih berat. Makalah ini mempelajari respon kebijakan wabah Covid-19 terhadap sektor pariwisata dengan mempelajari data dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan di sejumlah negara, untuk sebagian diusulkan agar dapat diterapkan di Indonesia. Hal ini sangat penting karena pariwisata menyangkut tenaga kerja yang banyak, dan peranannya secara ekonomi sedang didorong oleh pemerintah Indonesia. Tujuan respon kebijakan yang diusulkan agar penanganan krisis dapat dilakukan dengan baik, dan wisatawan segera kembali lagi di Indonesia.
Dampak Covid-19 terhadap Pergerakan Nilai Tukar Rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Haryanto
Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning Vol. 4 No. 2 (2020): Edisi Khusus Covid-19 - Juni 2020
Publisher : Ministry of National Development Planning Republic of Indonesia/Bappenas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36574/jpp.v4i2.114

Abstract

Studi ini meneliti dampak Covid-19 terhadap nilai tukar (Indonesia Rupiah terhadap Dollar AS) dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data harian kasus Covid-19, nilai tukar dan periode CSPI dari 2 Maret hingga 30 April 2020. Hasil analisis menunjukkan: (1) peningkatan 1% pada kasus Covid-19 menyebabkan depresiasi sebesar Rupiah terhadap Dollar AS sebesar 0,02%, (2) peningkatan 1% dalam kasus Covid-19, menyebabkan koreksi ke CSPI sebesar 0,03%, (3) peningkatan 1% dari CSPI mengarah ke apresiasi Rupiah terhadap Dollar AS sebesar 0,311% . Dengan demikian, Covid-19 berdampak pada depresiasi Rupiah terhadap Dollar AS, dan berdampak menurun pada CSPI, sehingga diperlukan intervensi kebijakan untuk mengendalikan penyebaran wabah Covid-19, mengendalikan kepanikan agar tidak berdampak pada Rupiah dan pasar saham melalui berbagai kebijakan stimulus.
Telaah Rekrutmen ASN Tenaga Kesehatan Tahun 2020 Irfan; Januarita Dyah Pitaloka; Adif Rachmat Nugraha
Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning Vol. 4 No. 2 (2020): Edisi Khusus Covid-19 - Juni 2020
Publisher : Ministry of National Development Planning Republic of Indonesia/Bappenas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36574/jpp.v4i2.115

Abstract

Dalam rangka reformasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur negara telah diterbitkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pengganti undang-undang pokok-pokok kepegawaian No. 43 Tahun 2009. Sesuai dengan UU ASN, pengelolaan/manajemen ASN dilakukan berdasarkan sistem merit sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Berbagai langkah kebijakan telah ditempuh dalam rangka pengelolaan ASN, diantaranya penataan ASN-PNS dengan menerapkan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) sembari dilakukan penyempurnaan manajemen ASN, penyusunan rencana kebutuhan ASN sesuai analis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK), redistribusi dalam rangka pemenuhan kebutuhan ASN instansi pemerintah, dan pengembangan sistem rekrutmen/seleksi ASN-PNS yang fair dan transparan. Namun demikian, struktur dan komposisi ASN-PNS sampai saat ini masih tetap terjadi ketimpangan, utamanya terkait dengan kebutuhan kompetensi dan sebarannya pada instansi pemerintah pusat dan daerah. Salah satunya berkaitan dengan ketersediaan tenaga medis atau kesehatan yang menjadi kritikal pada kondisi pandemi covid-19 saat ini. Sesuai dengan data yang ada tingkat keterpenuhan ASN tenaga kesehatan pada rumah sakit dan puskesmas baru mencapai 58,15% secara nasional. Dari kebutuhan sebanyak 553.386 orang, hanya terisi sebanyak 321.837 orang, sehingga masih terdapat gap atau kekurangan sebanyak 231.549 orang. Dalam rangka mendukung penanggulangan pandemi covid19 saat ini, dibutuhkan upaya yang segera untuk mengisi gap kekurangan tenaga kesehatan dimaksud, khususnya untuk tenaga kesehatan yang terkait secara langsung dalam penaggulangan covid19. Beberapa alternatif yang perlu dilakukan adalah antara lain: penuntasan proses rekrutmen CPNS yang sudah berlangsung; rekrutmen tenaga kesehatan dengan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK); dan rekrutmen relawan tenaga kesehatan yang saat ini juga sudah dilakukan. Disamping itu, perlu disiapkan rencana rekrutmen untuk mengisi gap kebutuhan tenaga kesehatan untuk rekrutmen formasi tahun 2020, dan melengkapi kebijakan dan sistem untuk proses rekrutmen PPPK.
Dampak Covid-19 terhadap Industri Minyak dan Gas Bumi: Rekomendasi Kebijakan untuk Indonesia Nur Laila Widyastuti; Hanan Nugroho
Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning Vol. 4 No. 2 (2020): Edisi Khusus Covid-19 - Juni 2020
Publisher : Ministry of National Development Planning Republic of Indonesia/Bappenas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36574/jpp.v4i2.116

Abstract

Industri minyak dan gas bumi berperan penting dalam ekonomi Indonesia, sebagai sumber pendapatan untuk APBN dan sumber energi (khususnya BBM) untuk menggerakkan berbagai sektor kehidupan di seluruh Indonesia. Dibatasinya pergerakan manusia secara langsung mengakibatkan penurunan permintaan terhadap BBM. Selain penurunan konsumsi, Covid-19 juga berdampak pada penurunan harga dan produksi minyak dan gas bumi, termasuk penghentian kegiatan hulu dan pengurangan kegiatan pengilangan (refinery). Rekomendasi yang dikemukakan antara lain pembentukan strategic petroleum reserves, pengkajian ulang proyek-proyek kilang minyak dan green fuel, serta tidak menurunkan harga jual BBM.
Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi M Ikhsan Modjo
Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning Vol. 4 No. 2 (2020): Edisi Khusus Covid-19 - Juni 2020
Publisher : Ministry of National Development Planning Republic of Indonesia/Bappenas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36574/jpp.v4i2.117

Abstract

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan menurunnya perekonomian dan aktivitas di berbagai sektor dan wilayah di Indonesia. Walau economic shock yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 berangsur mereda seiring stabilnya pasar keuangan domestik dan menggeliatnya beberapa sektor perekonomian. Akan tetapi mengingat sifatnya yang memukul baik sisi penawaran mau pun permintaan dari perekonomian, upaya pemulihan masih memerlukan lebih banyak waktu. Pada saat yang sama, penyebaran virus juga belum menunjukkan tanda-tanda berakhir seiring dengan masih meningkatnya tren kasus dan kematian terkonfirmasi. Di satu sisi, tuntutan untuk memulai kembali berbagai aktivitas sosial dan ekonomi semakin menguat ditandai dengan dilonggarkannya pembatasan sosial di banyak daerah. Di sisi lain, infrastruktur kesehatan publik yang ada masih belum memadai. Sehingga terdapat resiko yang tinggi untuk menggerakkan kembali berbagai roda aktivitas sosial dan ekonomi secara normal. Dengan berbagai keterbatasan ini, new normal menjadi satu keharusan. New normal juga merupakan sebuah kesempatan untuk melakukan penguatan ekonomi asalkan diiringi penyusunan prioritas yang transparan serta koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang tepat.
Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia Muhyiddin Muhyiddin
Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning Vol. 4 No. 2 (2020): Edisi Khusus Covid-19 - Juni 2020
Publisher : Ministry of National Development Planning Republic of Indonesia/Bappenas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36574/jpp.v4i2.118

Abstract

Pandemi Covid-19 melanda dunia, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Indonesia berjuang melawan Covid-19 dengan memodifikasi kebijakan karantina wilayah (lockdown) menjadi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang bersifat lokal sesuai tingkat keparahan di wilayah provinsi, kabupaten, atau kota. Selama masa pandemi ini, perekonomian dunia dan Indonesia mengalami pelambatan. Pemerintah dan lembaga kajian strategis memprediksi Indonesia tumbuh rendah atau bahkan negatif di tahun 2020. Untuk itu, Pemerintah berupaya mengagendakan kebijakan Normal Baru agar dampak ekonomi akibat pandemi tidak sampai menimbulkan krisis yang berkepanjangan. Kebijakan ini berhubungan dengan perencanaan pembangunan dimana Pemerintah sudah menetapkan program, target, dan major projects di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pemerintah perlu melakukan penelaahan kembali terhadap rencana jangka menengah mengingat pada tahun 2020 semua program dilakukan pengalihan fokus untuk penanganan Covid-19. Pemerintah mempunyai 3 alternatif dalam perencanaan jangka menengah, apakah tetap dengan rencana semula, melakukan revisi moderat, atau mengganti dengan rencana yang baru dengan mendasarkan asumsi yang sudah diperbaharui dengan datangnya pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi yang mengiringinya.

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2023): August 2023 Vol. 7 No. 1 (2023): April 2023 Vol. 6 No. 3 (2022): December 2022 Vol. 6 No. 2 (2022): August 2022 Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022 Vol. 5 No. 3 (2021): December 2021 Vol. 5 No. 2 (2021): October 2021 Vol. 5 No. 1 (2021): April 2021 Vol. 4 No. 2 (2020): Edisi Khusus Covid-19 - Juni 2020 Vol. 4 No. 3 (2020): September 2020 Vol. 4 No. 1 (2020): April 2020 Vol. 3 No. 3 (2019): December 2019 Vol. 3 No. 2 (2019): August 2019 Vol. 3 No. 1 (2019): April 2019 Vol. 2 No. 3 (2018): December 2018 Vol. 2 No. 2 (2018): September 2018 Vol. 2 No. 1 (2018): March 2018 Vol. 1 No. 3 (2017): December 2017 Vol. 1 No. 2 (2017): September 2017 Vol. 1 No. 1 (2017): April 2017 More Issue